Pemprov Jatim Prioritaskan Pembangunan Jalur Pansela dalam 5 Tahun

Kendaraan melintasi Jalur Pantai Selatan (Pansela) di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa (16/4/2024). (ANTARA/Hanif Nashrullah) Kendaraan melintasi Jalur Pantai Selatan (Pansela) di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa (16/4/2024). (ANTARA/Hanif Nashrullah)

Surabaya: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengupayakan Jalur Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 628 kilometer yang menghubungkan delapan kabupaten dari Pacitan hingga Banyuwangi. Jalur tersebut disebut dapat dituntaskan total pembangunannya dalam jangka waktu lima tahun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Mohammad Yasin menyatakan pembangunan jalur ini menjadi salah satu prioritas dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.

"Proyek yang dulunya bernama Jalur Lintas Selatan atau JLS ini telah berlangsung selama 23 tahun lebih. Panjangnya mencapai 628 kilometer," ucap Yasin dikutip dari Antara, Rabu, 17 April 2024.

Kedelapan daerah kabupaten yang dilalui dalam Jalur Pansela ini meliputi Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Hingga saat ini, persentase penyelesaian pembangunan sudah mencapai 60%, yakni sepanjang 350 kilometer sudah selesai.

Yasin mengatakan 40% sisa pembangunannya masih terkendala pembebasan lahan, yakni di Kabupaten Trenggalek, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi.

"Di antaranya untuk pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Trenggalek membutuhkan anggaran senilai Rp200 miliar. Sedangkan di Banyuwangi sekitar Rp37 miliar," kata dia.

Khususnya di wilayah Lumajang dan Jember, masing-masing membutuhkan anggaran untuk pembebasan lahan yang berjumlah di bawah Rp30 miliar.

"Pembebasan lahan sebenarnya urusannya Pemerintah Kabupaten. Tapi Pemprov Jatim siap membantu, khususnya di Trenggalek yang anggarannya mencapai Rp200 miliar. Kalau Pemkab Banyuwangi yang cuma Rp37 miliar saya rasa mampu dengan fiskalnya sendiri," tuturnya.

Yasin juga menambahkan, pemerintah pusat telah berkomitmen apabila lahannya sudah sial, maka biaya konstruksi akan segera dianggarkan. Berdasarkan data dari Bappeda, produk domestik regional bruto (PDRB) kawasan utara sepanjang tahun 2023 telah berkontribusi sebesar 40% terhadap perekonomian Jawa Timur. Sementara itu, di kawasan selatan Jawa Timur dengan berbagai potensinya hanya dapat berkontribusi sebanyak 16%.

"Maka percepatan pembangunan Jalur Pansela menjadi prioritas yang diharapkan dapat menghilangkan disparitas antara kawasan utara dan selatan Jatim," ucapnya.


(SUR)

Berita Terkait