SURABAYA : Pemerintah Bangkalan kesulitan melakukan tracing untuk mendeteksi penyebaran covid-19 di wilayahnya. Pasalnya, hampir seluruh warga menolak tes swab meski telah dibujuk dengan berbagai alasan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan, Sudiyo, mengatakan telah melakukan pendekatan kepada warga. Namun, tetap gagal. Bahkan, upaya pemerintah dengan memberikan beras dan bahan pokok lainnya sebagai imbalan agar bersedia diswab pun tidak mempan.
"Total beras yang kemarin dikirim oleh pihak kepolisian itu 2 ton. Sebelum-sebelumnya saya tidak tahu berapa pastinya. Tetap tidak bisa membuat masyarakat mau untuk dilakukan swab," ujar Sudiyo, Sabtu 12 Juni 2021.
Sudiyo menjelaskan betapa susahnya warga Bangkalan bersedia tes swab. "Karakteristik masyarakat kita itu agak banyak sulitnya, bukan sedikit sulit. Masyarakat begitu ketakutan sangat luar biasa," ujarnya.
BACA JUGA : Mengkhawatirkan, BOR RS Lapangan Indrapura Terisi 81 Persen
Menurut Sudiyo, masyarakat sebenarnya swcara psikologis takut terdeteksi positif, OTG khususnya. Karenanya mereka enggan untuj di swab dan memilih mendiagnosa dirinya sendiri. "Yang paling ditakuti itu justifikasi saat sudah ditentukan positif. Ini luar biasa harga dirinya. Jadi kenapa tidak mau itu salah satunya adalah itu (justifikasi, red)," katanya.
Sudiyo mencontohkan, saat evakuasi 114 Orang Tanpa Gejala (OTG), baru 2 orang yang bersedia. Mulai proses jam 12 siang sampai jam 11 malam hanya evakuasi 2 orang saja. "Ini adalah gambaran betapa sulitnya, luar biasa susahnya," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengatakan respon pemerintah Propinsi, Tim Satgas Covid Khususnya dan Pemkab Bangkalan, sudah lebih dari cukup. Pemerintah pusat pun sudah menurunkan 30 alat oksigenisasi karena banyak pasien datang dalam kondisi sudah parah.
"Ini sangat membantu sekali adanya oksigenisasi. Nah, problemnya adalah respons dari masyarakat yang masih kurang kooperatif, di antaranya harus menggunakan stakeholder kunci. Para tokoh masyarakat harus memberikan penyadaran," katanya.
Menurut Hikmah yang juga politisi PKB, situasi Bangkalan saat ini tidak bisa didekati dengan pola-pola seperti daerah diluar Madura. "Situasinya sekarang mereka susah untuk di swab, tidak mau dirujuk. Gimana caranya tracing bisa diterima," katanya.
Justru, lanjut Hikmah, mereka lebih memilih untuk melakukan isolasi mandiri daripada dirujuk. "Nah, polanya sekarang itu adalah mendesain isolasi mandiri yang benar dan terawasi. Jadi kita merespon sesuai dengan kearifan lokal," katanya.
(ADI)
