Operasi Tanggul dan Jembatan Kloposawit Diresmikan

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono (tengah) bersama Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni meninjau jembatan Kloposawit usai diresmikan di Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Sabtu (8/6/2024). (ANTARA/HO-Biro Adpim Pemprov Jatim) Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono (tengah) bersama Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni meninjau jembatan Kloposawit usai diresmikan di Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Sabtu (8/6/2024). (ANTARA/HO-Biro Adpim Pemprov Jatim)

Lumajang: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, meresmikan tanggul Sungai Mujur dan Jembatan Mujur II Kloposawit di Desa Kloposawit, Kabupaten Lumajang. Infrastruktur tersebut sebelumnya rusak terdampak banjir lahar Gunung Semeru.

"Alhamdulillah, hari ini kami meresmikan tanggul Sungai Mujur sesuai dengan janji pada waktu peninjauan ke lokasi bencana pada April yang lalu," ujar Adhy Karyono dikutip dari Antara, Senin, 10 Juni 2024.

Banjir bandang lahar dingin Gunung Semeru telah merusak beberapa jembatan, termasuk jembatan bailey di Desa Kloposawit pada 18 April 2024. Jembatan yang baru berusia kurang dari setahun itu mengalami kerusakan pada beberapa bagian, sehingga tidak bisa digunakan sebagai penghubung ke Desa Tumpeng.

Jembatan itu merupakan aksi cepat Pemprov Jatim terhadap dampak bencana banjir lahar dingin yang menerjang Kabupaten Lumajang pada pertengahan April 2024," jelas Adhy.

Menurutnya, kerusakan tanggul Sungai Mujur harus segera ditangani karena jika tidak, akan berdampak besar bagi masyarakat setempat.

"Penyelesaian tanggul itu lebih cepat dari yang disepakati, dari 2 bulan jadi 1 bulan 3 minggu. Itu menunjukkan bahwa teman-teman juga bekerja dengan niatan secepatnya mengatasi persoalan tanggul jebol," tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Jatim sedang menyelesaikan empat tanggul di lokasi berbeda di Kabupaten Lumajang. Selain itu, ada lima jembatan yang sedang dibangun dan satu jembatan yang diperbaiki, serta perbaikan jalan di Tawon Songo, Kecamatan Pasrujambe.

"Saya kira hampir Rp52 miliar dan itu bukan jumlah yang kecil dengan menggunakan bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) karena jumlah itu sangat besar, dan merupakan bentuk perhatian kami," ujarnya.

Adhy menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan daerah terdampak bencana dan didasari oleh keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk penanganan darurat bencana, Pemprov Jatim menganggarkan dana melalui skema BTT.


(SUR)

Berita Terkait