Hore, Pemprov Jatim Bebaskan Pajak Mikrolet dan Ojek Online 100 Persen

Pemprov Jatim bebaskan pajak ojol dan mikrolet 100 persen (Foto / Istimewa) Pemprov Jatim bebaskan pajak ojol dan mikrolet 100 persen (Foto / Istimewa)

SURABAYA : Kabar gembira, Pemprov Jatim membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk mikrolet dan ojek online (ojol). Kebijakan tersebut berlaku untuk kendaraan berpelat Jatim yang jatuh tempo mulai hari Senin 19 September 2022 hingga 31 Desember 2022. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parwansa mengatakan, untuk mendapatkan insentif pajak nol rupiah tersebut, wajib pajak dapat mendaftarkan kendaraannya di Kantor Bersama (KB) Samsat setempat.

"Melalui kebijakan ini diharapkan memberikan multiplier effect terhadap kondisi ekonomi saat ini. Khususnya akibat dampak kenaikan harga BBM terhadap laju inflasi di Jatim," katanya.

Khofifah menegaskan, sektor transportasi menjadi salah satu yang sangat terdampak dari penyesuaian harga BBM ini. Karena dengan kenaikan biaya transportasi ini pula, terjadilah kenaikan harga barang termasuk kebutuhan pangan.

"Pemerintah terus mengupayakan berbagai format intervensi agar beban masyarakat dapat terus diminimalisir. Baik melalui bantuan langsung tunai maupun insentif pajak kendaraan yang diluncurkan Pemprov Jatim," ujar Khofifah.

Melalui program ini, setidaknya terdapat 7.921 angkutan umum jenis mikrolet dan 24.192 ojek online akan menikmati kebijakan insentif. Dengan adanya insentif tersebut, dampaknya terhadap pemerintah adalah berkurangnya potensi pajak yang diprediksi mencapai Rp9,5 miliar.

Baca juga : Pemprov Ungkap Payudara dan Serviks Dominasi Kasus Kanker di Jatim

Sementara itu, program pemutihan yang telah dilaksanakan sejak April hingga 30 September ini juga akan tetap berjalan hingga 15 Desember mendatang. Pemutihan ini meliputi pembebasan sanksi administratif PKB dan bebas Bea Balik Nama kedua dan seterusnya.

"Pemutihan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada keringanan beban wajib pajak melain juga mendorong gairah wajib pajak kendaraan di Jatim, termasuk memacu registrasi kendaraan luar provinsi yang ada di Jatim," katanya.


(ADI)