SURABAYA: Acungan jempol diberikan Adam Rusydi, anggota DPRD Jatim Komisi E Fraksi Partai Golkar terkait kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam menjalankan koordinasi dan supervisi penyaluran bansos secara intensif.
“Saya melihat langsung Pak Wagub Jatim Emil Dardak turun ke kantor desa di Sidoarjo, tanpa membawa rombongan dan acara seremonial, memastikan langsung bagaimana pelaksanaan penyaluran bansos yang berlapis-lapis sumbernya serta menjawab langsung keluhan-keluhan dan curhat dari perangkat desa”, ujar Adam.
Tidak hanya di Sidoarjo, sebelumnya Emil Dardak juga turun langsung ke RT dan RW di Surabaya untuk mengecek bansos provinsi. Gaya Emil juga sama, tak banyak membawa rombongan agar bisa lebih dekat dengan masyarakat.
Melihat kerja Pemprov Jatim ini, Adam berharap masyarakat bisa memperoleh informasi utuh dan meminta tidak ada pihak-pihak yang memancing di air yang keruh dengan memberikan kritik salah alamat.
“Kenyataannya Pemprov merancang bansos dengan sangat hati-hati, karena tantangannya berat, masyarakat yang terdampak sangat banyak dan pendataan itu bukan perkara sederhana. Kalau tidak pernah bicara hati ke hati dengan ketua RT, RW dan Kades, mungkin tidak tahu betapa sulitnya melakukan verifikasi dan validasi, apalagi dalam waktu yang sedemikian singkat ditengah beratnya tekanan hidup masyarakat.” tambah anggota legislatif dari Dapil Sidoarjo ini.
Menurut Adam setelah kunjungan Wagub Jatim, terdapat kejelasan bahwa besaran nominal bantuan Pemprov yang dibuat setara dengan nilai nominal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keputusan yang bijak, karena selain menjaga rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan inti pangan secara relatif cukup, tetapi juga membuka ruang untuk menjangkau lebih banyak masyarakat terdampak di Jatim yang belum dapat disentuh bansos Kemensos dan BLT Dana Desa. Saat ini, lebih dari 1 juta keluarga di Jawa Timur mendapatkan bansos dari Pemprov Jatim.
Terkait adanya kabar keterlambatan bansos, Adam menjelaskan bahwa pendataan bansos harus satu pintu, yaitu melalui Pemkab dan Pemkot. Jika dijalankan sendiri akan berpotensi tumpang tindih.
“Saya mengikuti betul prosesnya. Pemkab dan Pemkot tentu tidak bisa rampungkan data penerima bansos Pemprov kalau belum menyelesaikan bansos tunai Kemensos dan BLT Dana Desa. Wagub sempat menunjukkan grup WA yang dibuatnya bersama kadinsos dan Pusdatin Kemensos, menurut saya sudah tepat karena dengan turut mengawal pendataan bansos Kemensos, maka proses bansos Pemprov otomatis akan bisa dilakukan, ” tutur Alumnus Unesa ini.
(TOM)
