BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Jatim Naik hingga 5,8 Persen pada 2022

Ilustrasi / Medcom.id Ilustrasi / Medcom.id

SURABAYA : Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur (Jatim) memroyeksikan pertumbuhan ekonomi di Jatim pada tahun 2022 akan mengalami kenaikan antara 5 hingga 5,8 persen. Sedangkan inflasi sekitar 2,9 persen hingga 3,1 persen. Optimisme ini tersebut mengacu kepada sejumlah indikator penguatan ekonomi, antara lain, daya beli masyarakat yang terus membaik dipicu melandainya pandemi covid-19.

"Kalau pertumbuhan ekonomi tahun ini kami proyeksikan sekitar 3,2 persen sampai 4 persen," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim, Budi Hanoto, Kamis 30 Desember 2021.

Dia menambahkan, di triwulan IV 2021 terdapat sejumlah hal yang perlu diwaspadai. Antara lain kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti minyak, telur hingga cabai rawit. Namun dia memastikan angka inflasi di Jatim tetap terkendali. Hingga Nopember 2021, inflasi di Jatim masih terjaga di angka 2,23 persen.

“Hingga akhir 2021 ini, kami prediksi angka inflasi masih di bawah 3 persen," tuturnya.

Budi optimistis tahun depan ekonomi Jatim kembali pulih. Hal ini didorong pandemi yang semakin dikendalikan. Program vaksinasi juga berjalan dengan optimal. Bahkan saat ini vaksinasi sudah menyasar anak usia 6-11 tahun hingga program vaksin booster untuk kaum rentan. Pemerintah juga sudah memberi sejumlah kelonggaran masyarakat dalam beraktivitas.

Baca Juga : Harga Mahal, Warga Blitar Terpaksa Konsumsi Telur Cacat

"Namun tantangannya adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Kemudian harga bahan baku global seperti CPO dan migas diperkirakan masih tinggi tahun depan," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah di Jatim untuk memperkuat sinergitas bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga inflasi. Hingga Nopember 2021, inflasi di Jatim masih terjaga di angka 2,23 persen. Menurut Khofifah, ada sejumlah strategi yang mampu menjaga inflasi. Diantaranya, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

"Kami juga minta agar kepala daerah bisa mengendalikan harga bahan pokok di daerahnya masing-masing, terutama menjelang momen Natal dan Tahun Baru ini," katanya.

 


(ADI)

Berita Terkait