MALANG: Kritik pedas dilontarakan Wali Kota Malang, Sutiaji terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang digulirkan pemerintah pusat.

Orang nomor satu di Kota Malang itu meminta pemerintah pusat tidak menerapkan kebijakan secara parsial. Selain itu, kebijakan PPKM Mikro seharusnya diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia.  
 
"Mengkritisi, saya tidak menolak PPKM. Kebijakan-kebijakan dari pusat itu tolong juga efektif. Bukan Malang Raya, Surabaya Raya saja, tapi seluruh Indonesia harus sudah melakukan PPKM Mikro," ujar Sutiaji, Senin 8 Februari 2021.
 
Kritik itu dilontarkan Sutiaji lantaran PPKM Mikro sebenarnya tidak berdampak pada sektor ekonomi. Sebab, selama ini tidak ada penutupan-penutupan pada sektor usaha.
 
"PKL enggak ada larangan selama ini, tapi kalau jual harus pakai masker. Kalau ada orang beli nggak pakai masker jangan dilayani. Harapan kami masyarakat tetap pakai masker, jaga jarak, tidak banyak berkerumun," jelasnya.
 
Sutiaji menegaskan, bahwa poin utama penerapan PPKM Mikro seharusnya adalah pengendalian penyebaran covid-19. Sehingga, penyebaran covid-19 harus segera diatasi bila telah ditemukan indikasi.
 
"Karena hemat kami mau bentuk apapun PSBB, PPKM atau selanjutnya, enggak akan berfungsi dengan baik. Karena transmisi kita sudah luar biasa, mutasi covid-19 itu sudah luar biasa," bebernya.
 
Sutiaji meminta agar pemerintah pusat tidak menerapkan kebijakan-kebijakan yang parsial. Namun, kebijakan-kebijakan yang lebih efektif untuk menekan penyebaran covid-19.
 
"Kalau ada orang kena covid-19 segera, kalau ada indikasi-indikasi ke sana segera lapor segera diminta untuk tracing. Jadi menghubungi ke fasilitas kesehatan pratama, puskesmas, klinik atau rumah sakit terdekat," imbuhnya.
 
Penerapan PPKM Mikro di Kota Malang bakal dilakukan dengan penguatan Kampung Tangguh mulai 9 - 22 Februari 2021. Kota Malang sendiri hingga saat ini telah memiliki 96 Kampung Tangguh.

(TOM)