SURABAYA : Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyampaikan bahwa kondisi penyebaran virus corona atau covid-19 di Jawa Timur memerlukan perhatian khusus. Sebab, hingga saat ini temuan kasus baru terus bertambah.
Menurut Erick, pihaknya sudah dua kali menyarahkan bantuan ke Jatim. Sebab, kondisi penyebaran covid-19 di Jatim kian meningkat. Erick Thohir mengatakan kendatangannya ke Jawa Timur sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Ia datang ke Jawa Timur didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Selain Jawa Timur, Kementerian BUMN telah menyerahkan bantuan serupa ke provinsi lain yang tingkat penyebaran kasus corona juga tidak sedikit, seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
"Kami, Kementerian BUMN juga berperan dalam langkah penanggulangan pandemi covid-19, yakni pendirian dan operasionalisasi RS Darurat Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, dan RS Khusus Infeksi di Pulau Galang, Kepulauan Riau," ungkapnya.
Khusus di Jawa Timur, berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Jawa Timur per Sabtu 4 Juli 2020. Total kasusnya mencapai 13.447 orang atau tambahannya sebanyak 441 orang. Surabaya sebagai kota terbesar di Jawa Timur tidak pelak menjadi episentrum sebaran penyakit corona ini.
Sedangkan angka kasus sembuh atau dinyatakan telah terkonversi negatif covid-19 sejumlah 4.889 orang, serta angka kematian akibat corona sampai saat ini tercatat 1.027 orang.
Data lain, yaitu angka pasien dalam pengawasan (PDP) di Jawa Timur yakni jumlahnya 11.276 orang serta orang dalam pemantauan (ODP) yang mencapai 30.135 orang.
Sementara itu, Erick Thohir juga menegaskan bantuan berupa obat Avigan yang diserahkan ke Jawa Timur diharapkan mampu menekan angka kematian sekaligus mengendalikan kasus corona.
Bantuan obat Avigan yang diserahkan sebanyak 100.000 tablet ditambah 29.000 tablet yang telah diserahkan sebelumnya, kemudian 10.000 pcs alat pelindung diri dan masker bedah berjumlah 100.000 lembar.
"Bismillah dan semoga diridhoi Allah SWT bahwa angka kematian bisa ditekan. Saat ini semua tidak mau ada saudara-saudara kita yang tidak bisa dibantu dan tentu seyogyanya pemerintah harus hadir," pungkasnya.
(ADI)
